Politik Pengalihan: Masyarakat dan Aparat sebagai Sasaran

Dalam sebuah negara yang sedang bergejolak, sering kali akar masalah tidak pernah disentuh secara serius. Krisis ekonomi, perebutan kekuasaan, atau konflik kepentingan politik menjadi bara yang memicu ketidakstabilan. Namun, alih-alih mencari solusi yang adil, pihak berkuasa kerap memilih jalan pintas dengan menciptakan kambing hitam. Masyarakat yang menuntut haknya dianggap sebagai pengganggu stabilitas, padahal mereka hanya menyuarakan penderitaan yang nyata. Aparat keamanan yang sejatinya berada di garis depan untuk menjaga ketertiban pun tidak jarang dijadikan korban tuduhan: dituding sebagai penyebab kekerasan atau dijadikan alat untuk menutupi kesalahan penguasa. Proses pengkambinghitaman ini adalah strategi klasik dalam politik. Ia berfungsi untuk mengalihkan perhatian publik dari sumber masalah yang sesungguhnya.

Dengan menuding pihak tertentu sebagai biang kerok, penguasa berusaha menciptakan narasi sederhana: seolah-olah masalah negara bukan karena kebijakan yang salah atau keserakahan elit, melainkan karena rakyat yang "melawan" atau aparat yang "bertindak brutal". Akibatnya, masyarakat terpecah, rasa saling curiga tumbuh, dan keadilan makin jauh dari harapan. Sejarah dunia mencatat pola ini berulang kali: rezim otoriter menuduh kelompok minoritas sebagai perusak bangsa, pemerintah yang lemah menuding oposisi sebagai provokator, bahkan aparat yang sebenarnya korban sistem turut dijadikan pelaku dalam cerita resmi negara. Semua itu memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa memutarbalikkan kenyataan untuk bertahan hidup.

Pada akhirnya, yang paling menderita adalah rakyat biasa yang suaranya dibungkam, serta aparat lapangan yang sekadar menjalankan perintah namun menanggung stigma. Di tengah situasi demikian, penting untuk menyadari bahwa kambing hitam hanyalah topeng dari persoalan yang lebih dalam. Selama akar masalah – seperti korupsi, ketidakadilan, dan perebutan kepentingan – tidak diselesaikan, maka negara akan terus berputar dalam lingkaran krisis. Yang diperlukan bukan mencari pihak untuk disalahkan, melainkan keberanian untuk membuka tabir kebenaran dan mengembalikan negara kepada tujuan utamanya: melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.