Mengurai Benang Kusut MBG: Ketika Sistem Komando Menelanjangi Kegagalan Presiden

Dalam diskursus kebijakan publik, ada sebuah hukum besi yang tidak bisa diganggu gugat: di mana kekuasaan absolut berpusat, di situlah tanggung jawab mutlak diletakkan. Poin fundamental inilah yang kerap luput dari perhatian publik saat memperdebatkan karut-marut Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Publik sibuk menyalahkan teknis lapangan, mengambinghitamkan menteri, atau meratapi lambatnya birokrasi daerah. Padahal, jika kita membedah anatomi kekuasaan program ini secara jernih, arah telunjuk kita seharusnya hanya mengarah ke satu titik tertinggi: Meja Presiden.

Bedah kritis terhadap struktur program ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: MBG bukanlah program kolektif sektoral, melainkan sebuah instrumen kekuasaan yang bersifat strictly centralized (sangat terpusat).

Rantai Komando Mutlak: Presiden adalah "Dalang" Utama

Untuk memahami mengapa kegagalan MBG adalah kegagalan pribadi sang kepala eksekutif, kita harus melihat kembali empat pilar fundamental pembentukan program ini:

1. Presiden yang Membuat: Badan Gizi Nasional lahir dari rahim regulasi strategis yang dirancang langsung oleh eksekutif.
2. Presiden yang Menunjuk: Kepala badan pelaksananya dipilih bukan lewat saringan birokrasi independen, melainkan murni hak prerogatif Presiden.
3. Presiden yang Mencopot: Jika performa bawahannya buruk, Presiden memiliki kuasa penuh tanpa batas untuk menggantinya dalam hitungan detik.
4. Presiden yang Mengendalikan: Seluruh hulu hingga hilir kebijakan berada di bawah garis komando lurus ke atas.

Dengan struktur yang begitu absolut, tidak ada ruang bagi Presiden untuk mencuci tangan. Dalam tata negara, model ini disebut sebagai presidential program. Artinya, keberhasilan program ini akan menjadi mahkota sang Presiden, namun sebaliknya—kegagalannya secara otomatis menjadi rapor merah yang mutlak miliknya sendiri.

Mengapa Ini Menjadi Bukti Kegagalan Total Kepemimpinan?

Ketika sebuah program yang dikontrol langsung dari puncak kekuasaan justru mengalami jalan buntu atau gagal total secara operasional, hal ini menelanjangi ketidakmampuan (incompetence) kepemimpinan dalam tiga aspek krusial:

• Ketidakmampuan Mengakomodir Visi Sendiri: Sangat ironis ketika seorang pemimpin mampu menciptakan sebuah gagasan besar, namun tidak memiliki kapasitas manajerial untuk mengeksekusinya. Presiden gagal membangun jembatan yang realistis antara janji politik di atas kertas dengan realitas logistik, anggaran, dan geografi di lapangan.
• Kegagalan Memilih dan Mengontrol Manusia: Karena kepala badan ditunjuk langsung, maka kegagalan pejabat tersebut adalah cerminan langsung dari buruknya penilaian (poor judgment) Presiden dalam memilih pembantunya. Jika menteri atau kepala badan tidak mampu bekerja, dan Presiden membiarkannya, maka kelalaian itu berpangkal pada sang pembuat keputusan tertinggi.
• Ilusi Kontrol Tanpa Kapasitas: Sistem terpusat menuntut pengawasan yang ketat. Jika kontrol dipegang penuh namun program tetap kolaps, itu membuktikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan rapuh dan tidak memiliki fungsi mitigasi risiko yang matang.

Kesimpulan: Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Digeser

Menilai MBG secara objektif berarti menolak segala bentuk retorika pembelaan birokrasi. Kita tidak bisa lagi menggunakan narasi "bawahannya yang salah" atau "daerah yang belum siap". Ketika sebuah sistem dibangun dengan prinsip “President yang membuat, President yang menunjuk, President yang mencopot,” maka secara logis logis, Presiden adalah dalang tunggal atas nasib program tersebut.

Kegagalan total MBG dalam mencapai targetnya bukan lagi sekadar masalah teknis pembagian makanan, melainkan sebuah proklamasi nyata bahwa Presiden telah gagal mengakomodir dan mengeksekusi program buatannya sendiri. Di titik ini, kegagalan bukan lagi milik institusi, melainkan menjadi bukti otentik ketidakmampuan sang pemegang mandat tertinggi.