Kolonialisme Baru Bernama Festival Di Papua (WARNING)

Gerakan A.S.U.T (Aspirasi Suara untuk Tanah/Tuhan) lahir melalui Lembaga Literasi Anak Papua (L.A.P) — bukan dari ruang birokrasi atau panggung politik, melainkan dari kesadaran kolektif anak-anak muda Papua yang ingin mengembalikan makna suara—bukan sekadar bunyi. Bagi L.A.P, musik, puisi, dan literasi adalah bahasa spiritual tanah ini: bahasa yang menyatukan manusia dengan alam, budaya, dan Tuhan. Namun ketika festival musik bertajuk A.S.U.T mulai diagendakan secara serentak di beberapa kota besar Papua, muncul tanda tanya besar: Apakah suara ini masih murni sebagai ekspresi rakyat, atau mulai dijadikan alat untuk meredam amarah publik atas pelecehan budaya dan kerusakan alam yang terus berlangsung? Fenomena ini tidak berdiri sendiri.

Dalam teori “festivalisasi pembangunan” (Foster, Urban Planning Journal, 2022), dijelaskan bahwa pemerintah sering menggunakan festival sebagai strategi pencitraan dan stabilisasi sosial—menunjukkan kesan harmoni dan kemajuan di ruang publik, padahal realitas sosial-ekonomi di akar masyarakat tetap timpang. Sementara itu, David Sawicki (1989) menyebut festival sebagai bagian dari public policy marketplace—alat kebijakan yang menampilkan wajah “kemajuan” tanpa menyentuh akar persoalan struktural. Di Papua, pola semacam itu terasa nyata. Pemerintah sering terjebak pada paradigma simbolik dan seremonial—menghadirkan acara besar untuk menampilkan harmoni semu, tanpa menyentuh luka sosial yang sesungguhnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa “semua baik-baik saja”, padahal di balik musik dan tenda festival, masih bergema jeritan tanah yang digusur, hutan yang dibakar, dan identitas yang disalahartikan.

Data menunjukkan bahwa di balik riuh festival, realitas Papua masih berlumur ketimpangan. Menurut publikasi BPS Papua (Edisi Februari 2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa kabupaten seperti Intan Jaya dan Deiyai masih berada di bawah angka 55—tergolong rendah secara nasional. UNICEF (2019) mencatat bahwa 28% anak-anak Papua hidup di bawah garis kemiskinan, dan 88% mengalami deprivasi di dua atau lebih dimensi non-pendapatan seperti pendidikan dan kesehatan.

Artinya, ketika festival besar diadakan untuk merayakan “kemajuan budaya”, sebagian besar anak-anak Papua masih berjuang untuk mendapat akses dasar kehidupan yang layak. Dalam perspektif teori pembangunan inklusif (Yi Sheng Goh & Pek Yen Teh, 2022), festival bisa menjadi katalis untuk memperkuat modal sosial dan partisipasi masyarakat, jika dan hanya jika masyarakat lokal menjadi subjek utama perencanaan dan pelaksanaan. Namun jika festival dijalankan secara top-down—didesain oleh birokrasi dan elite politik—maka yang lahir hanyalah “panggung kebijakan”, bukan ruang partisipasi rakyat. L.A.P melalui A.S.U.T sejatinya berusaha membangun kesadaran baru: bahwa seni bukan alat hiburan, melainkan media penyadaran dan pembebasan.

Ini sejalan dengan konsep “Cultural Welfare” (Alonzo Rossetti, 2023), yang menekankan seni dan festival sebagai instrumen kesejahteraan budaya—media untuk membangun empati, solidaritas, dan kesadaran kolektif. Namun, ketika gerakan seperti A.S.U.T mulai dikooptasi oleh kepentingan politik dan birokrasi pembangunan, nilai spiritual dan sosialnya terancam hilang. Kritik yang lahir dari sini jelas: Papua tidak butuh festival untuk diam, tetapi ruang untuk bicara jujur. Pemerintah perlu mengubah mindset dari “mengelola suasana” menjadi “menghargai suara.” Karena suara rakyat bukan ancaman—itu adalah doa, keluhan, dan harapan yang lahir dari rahim tanah ini.

A.S.U.T bukan proyek, melainkan peringatan halus bahwa tanah Papua punya suara sendiri. Dan ketika negara tidak mau mendengarkan, rakyat akan bernyanyi—bukan karena damai, tapi karena ingin didengar. Dalam konteks teori dan data, nyanyian itu adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap pembangunan yang kehilangan hati. Papua tidak sedang mencari panggung—Papua sedang mencari pendengaran.